Hanya Demi Mendapatkan Uang Dari Negara, RS MengCovid-kan Pasien

0
(0)

Jawa Tengah – Kasus rumah sakit yang memvonis pasien non-COVID-19 sebagai pasien COVID-19 mendapat sorotan Indonesia Police Watch (IPW).

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, Bareskrim Polri harus segera membongkar mafia rumah sakit yang memanfaatkan Pandemi COVID-19 untuk meraih keuntungan, dengan cara meng-COVID-kan orang yang tidak terserang COVID-19.

Berdasarkan data yang dihimpun IPW, keuntungan yang diperoleh rumah sakit dalam meng-COVID-kan orang jumlahnya tidak sedikit. Sebab biaya perawatan pasien infeksi virus corona bisa mencapai Rp290 juta. 

“Jika mafia rumah sakit meng-COVID-kan puluhan atau ratusan orang, bisa dihitung berapa banyak uang negara yang mereka rampok di tengah pandemi Covid 19 ini,” kata Neta dalam keterangan pers yang diterim Indozone.id, Sabtu (3/10/2020).

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK 02/2020 tanggal 6 April 2020 yang memuat aturan serta besaran biaya perawatan pasien COVID-19, jika seorang pasien dirawat selama 14 hari, maka asumsinya pemerintah menanggung biaya sebesar Rp105 juta sebagai biaya paling rendah. Sedangkan untuk pasien komplikasi, pemerintah setidaknya harus menanggung biaya Rp231 juta per orang.

“Angka yang tidak kecil ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk merampok anggaran tersebut. Tak heran banyak di medsos yang beredar kabar viral ada masyarakat yang diminta menandatangani bahwa anggota keluarganya kena Covid 19 dan diberi sejumlah uang oleh pihak rumah sakit, padahal sesungguhnya keluarga terkena penyakit lain. Selain itu ada orang diperkirakan Covid 19 terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif,” lanjut Neta.

“Bagaimana pun kejahatan baru di dunia medis ini patut dicermati.  Kejahatan yang melibatkan oknum oknum rumah sakit ini adalah sebuah korupsi baru terhadap anggaran negara. Semua pelakunya harus diseret ke pengadilan Tipikor. Jika Bareskrim Polri tidak peduli dengan kasus pengcovidan orang oleh mafia rumah sakit ini, kejaksaan dan KPK harus segera turun tangan. Semua angka kematian Covid 19 harus dicermati. Agar jangan sampai musibah pandemi ini malah dimanfaatkan untuk menguntungkan para mafia rumah sakit yang ingin mencari keuntungan dari penderitaan masyarakat. Bareskrim Polri, kejaksaan, dan KPK perlu bekerja cepat menangkap para mafia rumah sakit dan segera menyeretnya ke Pengadilan Tipikor,” Neta menambahkan.

Berbulan-bulan berlalu sejak kasak-kusuk itu beredar dan sudah jadi rahasia umum di masyarakat, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko akhirnya angkat bicara.

“Harus ada tindakan serius dan tegas agar isu yang meresahkan masyarakat ini bisa ditangani. Jangan sampai ada pihak-pihak yang diuntungkan dari pandemi ini,” kata Moeldoko. 

Moeldoko pun mengaku sudah tahu kalau hal semacam ini sudah terjadi di semua wilayah Indonesia.

Seperti diketahui, pasien yang dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19, pemakamannya tak dapat dihadiri oleh pihak keluarga. Poin inilah yang paling menjadi sorotan Moeldoko.

“Ada orang meninggal bukan COVID-19, tapi dinyatakan COVID. Kan kasihan,” katanya.

source : INDOZONE.ID

 

Apakah artikel ini menarik menurut kamu?

Nilai arikel ini sekarang!

Nilai Rata-Rata 0 / 5. Jumlah Penilai: 0

Belum ada yang menilai, Jadilah yang pertama untuk menilai artikel ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *