Arist Merdeka Sirait Minta Pemerintah Buka Data Korban Covid-19 dari Kalangan Anak Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Arist Merdeka Sirait Minta Pemerintah Buka Data Korban Covid-19 dari Kalangan Anak.

0
(0)
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait

Anak-anak sangat rentan tertular virus, untuk itulah di tengah pandemi wabah corona ini pemerintah melalui kementerian pendidikan menerapkan program belajar dari rumah.

Kondisi ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak tertular virus corona. 

Terkait dengan kondisi anak-anak saat wabah Covid-19 ini, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait meminta pemerintah utamanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk membuka data korban Covid-19 dari kalangan anak.

a menilai data-data tersebut penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran Covid-19 yang berorientasi pada keberlanjutan dan sensitif pada hak anak.

“Minimnya data yang terkonfirmasi ini membuktikan bahwa terabaikannya hak dasar anak termasuk hak anak untuk mendapat makanan dan kesehatan sebagai negara dalam bencana nasional,” ucap Arist dalam keterangan tertulisnya.

Oleh sebab itu, Arist mengharapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adanya keterbukaan data setiap melaporkan perkembangan penyebaran wabah corona.

Utamanya untuk memberikan data terkonfirmasi berapa jumlah anak yang terpapar virus corona atau meninggal dunia maupun sembuh berdasarkan klasifikasi usia.

Arist juga mengaku telah meminta dan menugaskan semua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se-Nusantara untuk memulai mendata di masing-masing daerah pelayanannya.

Termasuk berusaha mendapat data-data akurat dan terkonfirmasi berapa jumlah anak yang terpapar wabah Covid-19, baik meninggal dan sembuh.

“Sebab sudah banyak anak yang dilaporkan dalam posisi terinfeksi virus corona di berbagai daerah seperti di Kutai Timur, di Kabupaten Samosir dan di Manado.”

“Ayo kita selamatkan anak Indonesia dari serangan wabah Covid-19. Anak Indonesian tangguh dan merdeka,” ajak Arist.

Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait.
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait

Menurutnya, kebijakan PSBB tidak berperspektif dan sensitif terhadap hak anak.

Ia menejaskan kebijakan PSBB tidak selaras dengan ketentuan Konvensi Internasional PBB tentang Hak Anak tahun 1989 maupun UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pria berkacamata ini sesungguhnya setiap negara yang menyatakan bencana alam dan non alam sebagai bencana nasional adan kewajiban suatu negara untuk menetapkan sebuah kebijakan sistem layanan kedaruratan.

Termasuk layanan kedaruratan bagi anak untuk mendapatkan jaminan, layanan kesehatan, makanan serta layanan pendidikan dengan menggunakan sistem kedaruratan.

“Namun bila dicermati lebih jauh lagi ternyata tidak ada satu kata pun aturan atau kebijakan PSBB yang memberikan orientasi jaminan perlindungan terhadap pelanggaran hak anak sebagai layanan kedaruratan,” kata Arist.

Arist melanjutkan penjelasannya, kesensitifan PSSB terhadap hak anak sendiri dapat dilihat jauh sebelum penerapan kebijakan ini.

Ia memandang jauh sebelum PSBB diberlakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, anak sudah diminta jauh sebelumnya untuk” tinggal, belajar, bermain dan beribadah dirumah.

Apakah artikel ini menarik menurut kamu?

Nilai arikel ini sekarang!

Nilai Rata-Rata 0 / 5. Jumlah Penilai: 0

Belum ada yang menilai, Jadilah yang pertama untuk menilai artikel ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *