Anies Terbitkan Ingub Kendalikan Banjir di Era Perubahan Iklim

0
(0)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

Ingub 52/20 itu menginstruksikan kepada jajarannya mulai dari kepala dinas sampai jabatan ke tingkat lurah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk mempercepat pengendalian banjir. Terdapat tujuh poin instruksi dalam Ingub yang diteken Anies pada 15 September 2020 itu.

“Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan pengendalian banjir Jakarta yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas resiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial,” kata Anies dalam Ingub 52/20, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga: Terapkan Protokol Kesehatan, Lokasi Pengungsian Banjir Jakarta Akan Ditambah 

Instruksi pertama dalam Ingub 52/20, Anies meminta jajarannya membangun sistem deteksi dan peringatan dini kejadian banjir serta sistem penanggulangan banjir yang adaptif, prediktif, cerdas (smart), dan terpadu. Kemudian, memastikan infrasturkur pengendalian banjir eksisting selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.

Anies juga meminta jajarannya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi. Selain itu, pejabat DKI juga diminta mendorong pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir.

Ingub 52/20 selanjutnya menginstruksikan untuk menyempurnakan sistem pengendalian banjir yang sesuai dengan tuntutan kondisi perubahan iklim. Membangun kesadaran, keberdayaan, dan kebudayaan masyarakat yang responsif terhadap banjir dan perubahan iklim, hingga memastikan ketersediaan kebutuhan fisik dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir.

“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Ingub ini dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing organisasi perangkat daerah/unit pada perangkat daerah dan sumber anggaran lain yang tidak mengikat,” tulis Anies.

source : okezone.com

Apakah artikel ini menarik menurut kamu?

Nilai arikel ini sekarang!

Nilai Rata-Rata 0 / 5. Jumlah Penilai: 0

Belum ada yang menilai, Jadilah yang pertama untuk menilai artikel ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *